Catatan Dodi Putra Tanjung

  Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PPM-LVRI) Provinsi Sumatera Barat bersama Ranting PPM Kecamatan Koto Tangah - Kota Padang melaksanakan gotong royong di Monumen Tugu Perjuangan Kusuma Bangsa yang berlokasi di Pondok Kopi Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sabtu, 20 September 2025. Sebelumnya tugu ini hilang dari pandangan karena sudah tertutup oleh semak belukar dan hampir terlupakan. Padahal, tugu ini punya sejarah yang mengiringi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dimana pada tahun 1949 terjadi pertempuran antara pejuang dengan Belanda. Dan banyak para Pejuang yang gugur dilokasi tugu itu berdiri saat ini.  Menyikapi hal tersebut, kader PPM sebagai wadah organisasi anak cucu Veteran Pejuang Kemerdekaan yg diinisiasi oleh Ketua PPM Koto Tangah Yuliardi Tebo melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan areal tugu tersebut. Kegiatan ini turut didukung oleh Camat Koto Tangah serta Lurah se-Kecamatan Koto Tangah. Namun keterlibatan pemerintah tentu tidak akan maksim...

  Perbedaan mendasar perlu ditegaskan terlebih dahulu. Ibu kota negara adalah kota yang ditetapkan secara hukum sebagai pusat pemerintahan dan simbol kedaulatan. Di sana biasanya berkedudukan presiden, parlemen, dan lembaga yudikatif. Status ini bersifat konstitusional. Sementara, Ibu kota politik adalah pusat gravitasi kekuasaan politik, tempat keputusan diambil dan pertarungan kepentingan berlangsung. Statusnya lebih fleksibel, bisa formal maupun informal, dan tidak selalu berarti perpindahan pusat negara secara penuh. Presiden Jokowi pernah menjanjikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara—simbol keberanian menantang dominasi Jawa, kota futuristik hijau yang membangun peradaban baru. Namun kini, lewat pena penggantinya, IKN hanya diberi status ibu kota politik pada 2028. Ambisi yang dulu dibungkus jargon “masa depan Indonesia” berubah menjadi sekadar formalitas birokrasi. Menjadikan IKN sebagai ibu kota politik berarti mengakui setengah hati bahwa Jakarta masih memega...